BANJARNEGARA – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Banjarnegara turut memperingati Hari Antikorupsi se-Dunia (Hakordia) yang jatuh pada Selasa (9/12/2025). Peringatan kali ini dijadikan momentum untuk menggelorakan semangat perlawanan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi maupun masyarakat.
Dengan mengusung tema “Bergerak Bersama, Cegah Korupsi untuk Banjarnegara Maju”, puluhan relawan, aktivis, dan pengurus GNPK-RI Banjarnegara menggelar aksi longmarch damai yang dimulai dari Alun-Alun Banjarnegara hingga berakhir di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara.
Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa Dalam orasinya, Ketua GNPK-RI Banjarnegara menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum administratif, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara langsung merampas hak-hak dasar masyarakat miskin.
“Peringatan Hakordia 2025 ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Setiap rupiah uang negara yang dikorupsi, berarti ada hak rakyat yang dirampas. Kami mendesak aparat penegak hukum di Banjarnegara untuk tidak pandang bulu dalam menindak para koruptor, baik itu di tingkat dinas, badan, hingga pemerintahan desa,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Fokus Pengawasan di Era Digital Pada peringatan Hakordia tahun 2025 ini, GNPK-RI Banjarnegara menyoroti modus operandi korupsi yang semakin canggih, termasuk potensi kebocoran anggaran pada pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) serta penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik berbasis digital.
Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa yang mencapai miliaran rupiah per desa di 243 desa se-Kabupaten Banjarnegara tetap menjadi atensi utama organisasi. GNPK-RI mendorong agar Inspektorat Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit investigatif yang lebih komprehensif.
Deklarasi Integritas dan Pembagian Stiker Puncak acara diisi dengan pembacaan Deklarasi Integritas yang ditandatangani langsung oleh perwakilan elemen masyarakat, tokoh pemuda, dan pengurus GNPK-RI. Dalam deklarasi tersebut, disepakati tiga poin penting:
- Menolak segala bentuk suap, pungli, dan gratifikasi.
- Berani melapor jika mengetahui adanya indikasi tindak pidana korupsi.
- Mendukung penuh transparansi anggaran pemerintah daerah (Pemkab Banjarnegara).
Usai berorasi, tim GNPK-RI membagikan ratusan stiker edukasi bertuliskan “Berani Jujur, Hebat! Laporkan Korupsi!” kepada para pengendara dan pedagang di sekitar Pasar Induk Banjarnegara.
Posko Pengaduan Tetap Dibuka Menutup kegiatan peringatan Hakordia 2025, GNPK-RI Banjarnegara kembali mengingatkan masyarakat bahwa organisasi ini menyediakan kanal pengaduan yang aman dan rahasia bagi para whistleblower (pelapor).
“Kami menjamin keamanan identitas pelapor. Jika Bapak/Ibu menemukan adanya pungli di sekolah, pemotongan bansos, atau mark-up proyek jalan, jangan takut untuk melapor. Hubungi kami melalui menu ‘Lapor GNPK-RI’ di website ini,” pungkas Ketua GNPK-RI Banjarnegara.
